Poli Tikus

“Sekiranya pemimpin tidak dapat berlaku adil, maka rakyat akan saling tikam sesamanya”

Zahrul Bawady

Kalimat ahli hikmah di atas jika kita tinjau lebih jauh, akan banyak benarnya. Dalam kapasitas sosial, politik seharusnya bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan bersama. Jabatan politik harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang berbasis kerakyatan, hasil yang akan diraih adalah demi meningkatkan prestis dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam The Act of Creation, Arthur Koestler menyebut lelucon (guyonan) adalah kebutuhan manusia. Oleh karena itu manusia selalu kreatif untuk membuat guyonan baru demi memenuhi kebutuhannya. Tak heran jika beberapa stasiun televisi menguras pikirannya untuk membuat program yang bisa memuaskan nafsu lelucon manusia, seperti Negeri Mimpi dan sejenisnya.

Kebutuhan terhadap lelucon ternyata tidak hanya diilhami oleh produser perusahaan media. Politikus pun sangat mengerti kebutuhan ini. Tak heran jika dalam beberapa kasus, politikus lebih tinggi selibritasnya dibanding selebriti itu sendiri. Penghargaan ini diraih karena mereka sering kali membuat cita rasa humor. Aneh memang, di tengah tuntutan profesionalitas yang begitu meningkat, mereka justru terampil menjadi pelawak.

Bagi rakyat, politikus saat ini hanya menjadi alat untuk memancing tertawaan. Dengan science of humor yang sarat intrik. Gerakan politikus seringkali tak tertebak. Di awal cerita bermula sebagai pemuda lugu yang alim, di bagian akhir menjadi perampok yang berhati laknat. Gebrakan cerita tersebut persis ibarat dinamika politik dewasa ini.

Politik benar benar tidak berfungsi selain sebagai hiburan yang menyesakkan dada. Jika selebriti mampu membangkitkan nalar dan daya khayal manusia untuk merasakan apa yang mereka tampilkan dalam waktu terbatas, politikus malah bisa membentuk khayalan buruk itu menjadi kenyataan. Aksen dan tipu daya politikus ternyata tidak hanya berada dalam wishfull thingking (khayalan) penikmatnya. Tanpa disadari, alur cerita itu membentang luas dalam kehidupan penikmat ulah elit politik sehari-hari.

Menjelang pilkada. Artis politik ini seolah sedang berlomba agar bisa memperoleh award (penghargaan). Dalam kapasitas partai, mereka berlomba menjadi film terbaik. Sementara bagi kader partai yang dijadikan aktor atau umpan bagi masyarakat, mereka bersaing untuk menjadi artis terbaik, paling tidak menjadi favorit dengan status sebagai pendatang baru. Tak heran jika semakin mendekati ajang pemilu, semakin banyak cerita lucu yang lahir dari artis berdasi dengan lambang beragam.

Dari Artis Menjadi Tikus

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap lelucon, kini artis tidak hanya tampil di film-film sinema buatan produser tertentu. Artis dalam kapasitasnya menghibur (membuat guyonan) juga lahir dari rahim politik. Secara pakaian, artis golongan ke dua lebih rapi, elegan. Biasanya stelan mereka menggunakan merek tertentu berbau resmi. Kita sebut mereka artis berdasi.

Artis politik seharusnya hanya tampil dalam khayalan ibarat selebritis yang memenuhi layar kaca. Keadaan ini tidak akan mempengaruhi secara langsung life style masyarakat. Walaupun akibat dari hedonisme semakin menyebar, setidaknya masih ada penghalang. Karena pada dasarnya masyarakat sadar bahwa apa yang mereka saksikan hanya fiktif belaka.

Akan tetapi, artis politik menjelma menjadi musuh yang menyerang kepentingan masyarakat. Mereka ibarat hama tikus yang menyerang padi petani. Akhirnya artis berdasi akan berubah menjadi tikus berdasi. Sedikit demi sedikit mereka akan menggerogoti kesejahteraan masyarakat.

Ungkapan tikus berdasi yang sudah populer di masyarakat tidak terlalu berlebihan bila kita lekatkan kepada politikus dengan orientasi uang. Menyebut tikus serta merta mungkin akan membawa kita kepada serial kartun anak micky mouse. Sebuah film animasi yang erat kaitannya dengan guyonan. Kita pasti akan tertawa, ketika tikus bisa mempermainkan kucing yang notabane-nya lebih besar.

Pertarungan antara tikus kecil dengan kucing yang selalu ditimpa sial. Entah layak kita mengibaratkan kucing itu dengan rakyat biasa, lantas si mouse adalah tipe politikus kita. Mereka gemar mencari celah, banyak akal bulus dan karena produsernya yang tikus orienteed maka politikus sebagai pengarah kebijakan publik pun akan selalu menang, walau dikejar oleh kepentingan rakyat yang semakin membludak.

King Maker dan Politik Kultural

Eksekutif dalam permainan catur bisa kita ibaratkan sebaga raja. Raja sebagai king maker akan mengerahkan segala bala tentaraya untuk melindungi raja. Sebagai satu satunya kekuatan mutlak, pasukan pengawal raja semisal benteng akan siap di-roker demi keselamatan raja. Dalam kasus ini, pejabat publik termasuk di dalamnya legeslatif harus bisa melindungi keselamatan raja. Karena selama raja masih berkuasa, mereka juga akan bebas bermain. Seandainya raja mati, maka mereka semua akan diganti dengan pemain baru. Hilanglah kesempatan memetik untung.

Sementara rakyat hanya umpan pancingan yang kita asumsikan sebagai pion. Apabila dibutuhkan atau ada pengambil kebijakan yang sudah mati, pion akan dikorbankan untuk membentuknya kembali. Tentu harus sesuai dengan ideologi raja. Siklus ini terus berputar bahkan sudah mendarah daging dalam sistem politik catur dan diterapkan dalam perpolitikan kita.

Dewasa ini, perlu ada etika politik kultural yang berbasis kerakyatan. Tidak hanya demi kepentingan raja (penguasa). Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity mengatakan betapa pentingnya faktor budaya dalam etika politik. Rakyat harus bisa berasosiasi dengan pemerintah. Tidak hanya dijadikan umpan. Selain memegang peranan civic engagement yang didasari rasa saling percaya, rakyat juga memilik peran political engagement yang memiliki fungsi tersendiri dalam kebijakan politik.

Kultur politik yang sehat hanya akan lahir jika pemimpin bisa berlaku adil. seimbang dalam memberi porsi dan kepercayaan kepada rakyat. Sendainya tidak, rakyat bukan saja akan hilang nilai kepercayaan (trust) kepada pemimpin, bahkan mereka akan saling memakan sesamanya. Menikam hak orang lain dengan politik hewani. Akhirnya manusia berubah dari zoon politicon (saling bekerjasama) menjadi zoo politicon (kebun binatang politik). Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Kita lihat saja.[]

Penulis Zahrul Bawady M Daud; Alumni Dayah Bustanul Ulum Langsa, Mahasiswa Al-Azhar Kairo.

Sumber : Kolom Analisis Harian Aceh, 31 Mai 2011

Akidah Dangkal

KITA tak henti dibuat gusar dengan ulah penyebaran aliran sesat yang terus meresahkan masyarakat. Seolah tak pernah lelah menggerogoti keyakinan beragama mayoritas Islam di Aceh. Penyebaran aliran yang diduga sesat juga telah merambah lingkungan kampus. Seperti ajaran yang disinyalir bernama Milah Abraham yang dikabarkan intens merekrut insan kampus sebagai anggotanya.

Kekhasan beragama masyarakat Aceh saat ini mungkin masih bisa meminimalisir penyebaran aliran sesat merambah dengan cepat. Tapi lambat laun, ditakutkan integritas pemahaman agama di Aceh akan menurun seiring dengan perkembangan zaman yang tak dapat dihadang.

Penyebaran aliran sesat di Aceh ditengarai juga kuat unsur asing. Status Aceh dengan bendera syariat Islamnya cukup empuk untuk dijadikan objek kemunduran Islam. Provokasi yang menjauhkan masyarakat Aceh dari Islam akan menjadi trand mark terhadap kegagalan penyatuan Islam dan politik.

Aliran sesat yang mengalir secara deras di Aceh tidak cukup bila hanya dipelajari dengan realitas yang berlaku, di mana kita serta merta menyalahkan misi Musailamah Al Kadzab modern saja. Kalaupun benar mereka dibayar untuk membeli akidah masyarakat Aceh, secara profesional itu memang sudah tugas mereka.

Ada satu fenomena yang sepertinya luput dari pembahasan kita. Kenyataan yang terjadi hari ini menjadi bukti bahwa masyarakat Aceh sudah mulai dangkal akidahnya. Pendangkalan akidah tentu akan gagal sekiranya masyarakat memiliki pengetahuan agama yang memadai. Akidah yang kokoh akan membentengi umat Islam dari benalu yang mencoba menggerogoti kepercayaan kita terhadap kebenaran Islam.

Rifa’ah Thahathawy, utusan dakwah Al-Azhar ke Paris tahun 1826-1831 mengungkapkan kondisi masyarakat yang bergelimang pengetahuan, “Adakah negeri seumpama Paris, matahari ilmu yang tak pernah padam, malamnya tak mengenal pagi…” pada bait akhir ia merasa cemas dengan kondisi kemajuan peradaban tanpa agama ini, “ Sungguh miris, agama berada di tangan kalian (ummat Islam).” (A’mal Kamilah : 1973)

Kondisi bangsa Prancis menurut Thahathawy adalah gambaran nyata dari kegagalan otoritas gereja di Barat. Trauma atas dominasi gereja itu melahirkan ketakutan mereka untuk beragama. Selebihnya, penganut agama yang militan akan dianggap jumud karena hanya taat pada teori gereja yang seringkali bertentangan dengan kemajuan sains.

Prancis secara umum Barat paska the dark ages sebagai cikal bakal kemundurannya menjadi bangsa yang skeptik terhadap agama. Kebangkitan Barat setelah dikukung oleh dogma gereja menimbulkan sebuah pandangan baru (worldview) bahwa Tuhan harus dilepas agar tidak mengukung kreativitas manusia.

Pembentukan paradigma ini mengantarkan Barat untuk mengenyampingkan agama dari kehidupan. Muhammad Imarah menyebut bahwa sejauh pengamatannya, penganut kristen di Barat hanya tambalan saja, sejatinya mereka adalah hamba akal mereka sendiri. Sejauh mana akal menggambarkan kebenaran, maka itulah kebenaran menurut mereka. (Maqam ‘Aql fi Al-Islam : 2008)

Ketakutan Barat terhadap agama rasanya wajar. Ini dilator belakangi oleh faktor historis yang sangat membekas dalam ingatan mereka. Lalu, apakah masyarakat Aceh tidak mempelajari agama karena takut dianggap terbelakang. Padahal ajaran Islam belum dan tidak akan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.

Kemunduran pengetahuan Islam sudah pernah diprediksi oleh nabi, “akan datang suatu masa atas ummatku dimana sedikit di antara mereka yang memahami agama dan banyak berbantah-bantah.” (HR. Hakim, Mustadrak: 457). Bahkan dalam hadis lain nabi menyebutkan, “Akan datang suatu masa yang penuh tipu daya, mereka percaya kepada penipu dan mendustakan kebenaran, percaya kepada pengkhianat dan berkhianat terhadap orang terpercaya.” (HR. Ibn Majah: 436). Pada hari ini, kenyataan itu sudah kita rasakan.

Menjauhnya masyarakat dari agama akan mempermudah proses disintegrasi akidah. Ketika umat Islam sudah tidak memperhatikan sendi-sendi pengokoh agama, maka akan menimbulkan preseden buruk terhadap keberlangsungan Islam di serambi Mekkah. Lebih jauh, ini akan menjadi pembuka pintu vatikanisasi Aceh.

Menyandang status keistimewaan dalam bidang pelaksanaan syariat Islam nyatanya belum cukup ampuh untuk menjamin Aceh bebas dari virus pendangkalan akidah. Bahkan semakin hari semakin menggurita. Penggondokan qanun yang terkesan kurang serius dan tidak didukung oleh pihak tertentu pun menjadi salah satu sebab keistimewaan Aceh tidak begitu bermakna.

Untuk mengantisipasi akidah yang dangkal, seyogianya pemerintah sigap. Selain program dai perbatasan, tak salahnya jika perangkat desa/mukim dimanfaatkan untuk memprakarsai lahirnya diskusi agama dalam tatanan masyarakat. Dengan dipandu oleh ahli agama, maka diskusi ini akan menjadi terarah. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan diskusi ini sebagai sarana menjawab keraguan.

Dalam skema yang lebih besar, seminar-seminar yang bertemakan penguatan akidah harus digalakkan. Ini penting untuk mengimbangi kabar miring tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang dikatakan kentara dengan uqubat (sanksi). Pemerintah juga harus memberikan support terhadap lembaga pengajian baik itu yang sifatnya formal seperti pesantren ataupun balai pengajian non-formal. Ini juga menjadi wujud kecintaan pemimpin(pemerintah) terhadap ajaran Islam.

Tidak fair jika kita terlalu banyak menuntut pada pemerintah, sementara kita melupakan tanggung jawab pribadi. Orang tua memegang peranan penting dalam pembentukan watak dan pemikiran seorang anak. Dalam Q.S.4:9 Allah telah memperingatkan bahwa hendaknya orang tua takut jika meninggalkan generasi lemah sepeninggal mereka, baik lemah iman maupun lemah harta.

Stigma buruk yang dilekatkan kepada Islam mengantarkan rasa fobia yang berlebihan terhadap studi Islam itu sendiri. Mempelajari Islam seolah mempersempit wawasan. Orang tua pun pada kenyataannya selalu bermimpi bila anaknya masuk jurusan eksakta atau sosial. Pendidikan Islam kalah pamor. Pada akhirnya institusi pendidikan Islam hanya menjadi lembaga pendidikan alternatif.

Tak salah jika menyebut bahwa sedikit kemapanan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh hari ini adalah buat dari penanaman nilai agama yang diturunkan oleh indatu kita bangsa Aceh yang masyhur dahulu. Nilai murni itu pun kini sedikit demi sedikit mulai terkikis. Lalu apa yang kita sisakan kepada generasi setelah ini. Semoga meunasah (surau) di Aceh tetap tegak tak usang dimakan zaman.[]

*Penulis; Mahasiswa Al-Azhar Kairo. Staff Studi Informasi Alam Islami

Sumber : Analisis Harian Aceh, 25 Mai 2011

Cendikia Pembaharu, Bukan Pengganggu

Cendekia Pembaharu, Bukan Pengganggu

Oleh : Zahrul Bawady M. Daud

Fenomena Islam liberal di Indonesia bisa diasumsikan ibarat gunung es, tampak kecil dan tak terlalu bahaya, namun di dalamnya sangat mematikan. Bila meletus akan menghasilkan pecahan yang bisa saja menenggelamkan nama Indonesia dari papan atas mayoritas Islam di dunia.

Ide-ide liberal kini dipelajari hampir di seluruh Universitas Islam Indonesia. Fenomena tersebut secara langsung akan mempengaruhi naiknya pamor liberal dalam masyarakat. Sangat lumrah, ketika mereka berhasil menguasasi pusat pendidikan, maka mereka sedang mendidik kader “dakwah” yang notabanenya berbasis kemasyarakatan.

Kurikulum Pendidikan Tinggi Indonesia (PTI) secara spesifik pendidikan agama sangat kentara dengan unsur liberal. Entah siapa yang memulai, pastinya virus ini lambat laun semakin menggerogoti intelektualitas seorang Muslim. Untuk mempelajari sebuah realitas fikih kontemporer saja harus merubah mainstream fikih dan ushul yang sudah berlaku. Kenyataan ini penah saya dapati langsung ketika masih belajar di IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Buku Syahrur yang menjadi salah satu pedoman mata kuliah fikih kontemporer sangat digandrungi. Padahal pembaharuan yang dibawa Syahrur sudah lepas dari koridor konsensus ulama. Selain itu, pemikir seperi Arkoun, Al Jabiri, Abu Zayd, Jamal Banna, Qasim Amin, Hasan Hanafi dan lainnya sangat diidolakan. Bagi kaum liberal, mereka ibarat “tuhan” yang pemikirannya diagungkan walaupun dengan landasan berpikir yang nyeleneh.

Wacana Islam liberal di Indonesia sendiri menuai problema. Mulai dari etimologi kata liberal yang tidak sesuai dengan ruh Islam, bahkan terkesan kontradiktif dengan pandangan kaum liberal. Bagaimana dalam satu kesempatan Islam bisa dikatakan liberal dan islami, sedang kali lain disebut bebas tanpa memperhatikan teori agama yang sudah tsabit(tetap).

Kerancuan kaum liberal tak dimulai dari situ. Jauh ketika gereja masih mendominasi eropa, sedikit demi sedikit paham ini mulai disusupkan. Tak lain adalah untuk mendobrak intervensi institusi gereja. Ketika kaum liberal mengajak kita untuk melakukan tafsir kontekstual, mengapa kita tidak melakukan telaah kontekstual terlebih dahulu terhadap liberalisme yang berkembang di Barat pada abad pertengahan. Termasuk revolusi Perancis yang mencantumkan liberty, egality dan fraternity.

Sejarawan banyak mencatat, fakta kelam yang dialami Barat pada abad pertengahan mejadikan mereka sebagai bangsa yang liberal. Tokoh liberal kala itu ingin menghancurkan dominasi gereja atas kehidupan masyarakat. Karen Amstrong menulisnya dengan apik. Dalam The History Of God ia menceritakan bagaimana kekuasaan gereja yang berlebihan mengantarkan barat dalam jurang kejumudan. Tidak ada penemuan baru. Era gelap ini juga mengantarkan maut bagi ilmuwan yang berani menentang doktrin gereja.

Ahmad Al-Qashash dalam kitabnya Ushul Al-Nahdhah Al-Rasyidah (1995:31) menyebut akar ideologi Barat adalah ide pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), yang pada gilirannya melahirkan pemisahan agama dari negara. Sekularisme inilah yang menjadi induk bagi lahirnya segala pemikiran dalam ideologi Barat. Berbagai bentuk pemikiran liberal seperti liberalisme di bidang politik, ekonomi, ataupun agama, semuanya berakar pada ide dasar sekularisme (fashl al-din ‘an al-hayah).

Benar, liberalisme lahir dari trauma terhadap praktik pengaruh tuhan oleh gereja. Trauma western civilization ini kemudian dibalut dengan halus paska kekalahan perang terbuka melawan Islam. Sayangnya, intelektual kita malah terkena sindrom shock culture, seolah semua yang menjadi awal kebangkitan Barat harus diadopsi untuk kemajuan Islam. Dalam pandangan ini, orang sekenanya saja akan menghujat Al Ghazali yang diasumsikan sebagai sebab kemunduran Islam menjadi konservatif dan ortodok.

Banyak pula intelektual muslim yang terjerembab ke dalam ruang rasionalismenya, sehingga melahirkan pemikiran nyeleneh hasil impor dari Barat tanpa melihat keluwesan Islam dalam masalah tersebut. Mereka berusaha membuat pergeseran paradigma ( paradigm shift) dalam berbagai teks keagamaan dengan memodifikasi ajaran agama tersebut.

Bertingkat-tingkatnya pemahaman manusia dalam memahami kebesaran dan ke-Esaan Tuhan menjadikan sebagian manusia mencari atau lebih tepat memaksakan diri untuk mengetahui hal-hal yang jauh diluar nalar logikanya, bukan karena ketidak logisan ajaran tersebut, tetapi karena keterbatasan manusia itu sendiri. Kondisi ini semakin diperkeruh dengan upaya pihak-pihak yang menyerap "aturan Pencipta" dengan kemampuan terbatas hasil anugerah Pencipta itu sendiri

Liberalisme : Agama Tanpa Tuhan

Kembali belajar ke Eropa. Munculnya gagasan liberalisme-pluralisme dimana tidak ada ikatan dalam keyakinan merupakan efek yang muncul akibat pertikaian antar madzhab kristen, sebagaimana diakui oleh Bernad Lowis dalam What Went Wrong (Adian Husaini). Pertikaian ini berujung kepada konflik saling mengkafirkan dan kehancuran peradaban kristen. Lalu diambillah solusi liberal-plural. Klaim keberanan mutlak digugat. Ilmuwan barat menggunakannya untuk menghantam kristen yang memang dilanda distorsi sejarah, baik secara teks maupun keyakinan, hal ini turut pula diamini oleh pemikir Barat seperti Norman Daniel dan Friedman.

Perbedaan yang sangat mencolok, Islam tidak mengenal arti sebuah institusi bergerak atas nama Tuhan, walaupun ia melakukan sebuah kesalahan. Jika institusi geraja pada masa itu mengklaim bahwa mereka adalah wakil Tuhan di bumi, berhak membakar manusia atas dasar kesalahannya yang serba tuduhan, maka perspektif ini tidak kita temui dalam ajaran Islam. Kebenaran di dalam Islam adalah sebuah pemahaman yang bersumber dari dalil yang jelas. Kesalahan setiap individu itu tidak dinamakan sebagai sebuah kesalahan sistem agama, tetapi karena kecerobohan individu tertentu saja. Islam tidak mengenal istilah Paus yang infallible (ma’shum; terlepas dari dosa). Seseorang tidak bisa berlaku dosa dengan legalitas kegamaan. Hal yang secara indah diakui oleh Karen, “There was no tradition of religious persecution in the Islamic empire.”

Di dalam Islam, kebenaran mutlak itu wujudnya mutlak pula. Islam sebagai satu satunya agama yang diyakini kebenarannya itu bersifat mutlak. Tidak mungkin dalam satu waktu kita mengakui Tuhan itu Esa sekaligus trinitas itu benar. Kedua hal ini adalah kontradiktif, sebagaimana tidak mungkin dalam satu masa kita diam dan bergerak. Kata La ilaha Illallah sendiri mengandung unsur nafy dan istbat; meniadakan tuhan lain dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah.

Islam memiliki pandangan-hidup mutlaknya sendiri, merangkumi persoalan ketuhanan, kenabian, kebenaran, alam semesta dll. Islam memiliki penafsiran ontologis, kosmologis dan psikologis tersendiri terhadap hakikat. Islam menolak ide dekonsekrasi nilai karena merelatifkan semua sistem akhlak (Naquib Al-Attas, 1993)

Gagasan Islam liberal ala John Hick melalui semangat kesamaan agama dengan the real bertentangan dengan ajaran Islam dan lainnya. Hanya secara kebetulan makna real disandingkan dengan kata Al-Haq yang menjadi salah satu sifat Allah. Sementara benar (truth) dalam pandangan kaum liberal adalah benar yang relatif, sejauh nalar sanggup menjangkau. Pada akhirnya, mereka akan bergerak ibarat kaum sophies, dimana bingung dalam menentukan standar kebenaran dan pengetahuan.

Filosof Barat semisal John Locke (1632-1704) menyatakan keyakinannya bahwa dengan membuang tuhan gereja, maka akan datang kebahagiaan. Lebih lanjut, filosof Perancis Jean Paul Sartre menggugat habis eksistensi ketuhanan. Karena menurutnya, selama Tuhan masih ada, ia akan tetap membatasi kebahagiaan manusia. Naif.

Arkoun menyebut umat Islam dalam kondisi dimabuk Tuhan. Ia menghujat paham theologis yang dianut umat Islam. Kemudian dicetuskanlah pahaman antroposentris; semuanya bersumber pada manusia. Nalar teologis digugat. Padahal sangat jelas bahwa fenomena alam dengan segala benturan yang terjadi adalah legitimasi teologis itu sendiri.

Ketika kita menyebut sebuah fakta alam(musibah) dengan realitas yang objektif, maka penyelidikan akan berujung pada titik nol -Apakah gejala (sebab-akibat) itu terjadi dengan sendirinya, atau ada satu kekuatan besar yang menggerakkannya.- Pada akhirnya kita berada dalam posisi yang subjektif. Karena menyakini eksistensi Tuhan adalah starting point menjadi seorang muslim. Memahami segala fenomena dengan hukum kausalitas tentu lebih berimbang, tanpa mengenyampingkan realitas subjektif kemudian objektif.

Ketika kita telah menyakini kebenaran agama lain. Itu berarti kita telah mengikis keimanan kita sendiri. Pada akhirnya Tuhan kita menjadi abu-abu. Bisa digerakkan sesuai dengan hasrat kita. Padahal Tuhanlah yang membolak balikkan hati manusia. Kalau mau mempertahankan liberalisme, maka pertahankan dulu sisi metedologis dan epistimologis. Boleh jadi zaman kita lebih maju, tetapi tidak menjamin kemajuan intelektual yang kita miliki (al-fadhlu li al-mubtadi wa in ahsana al-muqtadi).

Diabolisme pemikiran pernah menerjang bangsa jin (iblis). Mereka sombong, angkuh dan hendak menang sendiri dengan segala keterbatasannya. Semoga ini tidak ikut menimpa kita. Selayaknya kita menjadi pembaharu bukan pengganggu. Mengapa kita harus berkaca dengan cermin yang retak. Kita harus menjadi aktor intelektual yang mencerahkan, tidak menyesatkan. Semoga.

Rubrik Tsaqafah Hidayatulla.com

Birahi Politik

Birahi Politik

Oleh : Zahrul Bawady M. Daud

Mahasiswa Al-Azhar Kairo, Staff Studi Informasi Alam Islami

Suasana politik Timur Tengah sedang labil. Revolusi ala "Bouazizi," seorang penjual sayur di Tunisia telah merembes ke beberapa negara lain. Zain Bin Ali dan Mubarak telah merasakan kedahsyatan revolusi ini. Mereka harus hengkang dari tampuk kekuasaan setelah menikmatinya puluhan tahun. Kini beberapa Negara sudah mulai ambil ancang ancang, Libya yang paling parah, disusul Yaman, Aljazair, Bahrain dan Negara Arab-Afrika lainnya.

Jauh sebelum itu, tahun 1998 semangat reformasi yang disokong mahasiswa Indonesia pernah menjatuhkan Soeharto dari kursi keprisedanan setelah 32 tahun berkuasa. Namun alih alih reformasi berjalan lancar, Indonesia kini malah terancam dengan rezim baru, pelan namun pasti terus menggerogoti nasib rakyat yang tak pernah mujur .

Rakyat dijadikan ladang pemuas nafsu pejabat. Harta dan hak rakyat dengan mudah dirampas demi kenikmatan pejabat. Klimaksnya rakyat harus saling terkam sesamanya untuk bisa bertahan hidup. Maka tak heran saling tuding dan saling fitnah menjadi santapan yang tak lagi tabu

Pengeroyokan yang berujung maut pada dua pencuri unggas di Kutacane beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa rakyat tidak puas kepada supremasi hukum (Serambi Indonesia, 25/2/2011). Walaupun sudah jelas "hakim massa" salah, tetapi sikap mereka adalah akibat dari ketidak seriusan aparatur negara dalam menegakkan keadilan, selain faktor faktor pendukung lain yang menggurita.

Estafet pemerintahan sudah berjalan belasan tahun sejak reformasi didengungkan. Tetapi setelahnya, rakyat belum lepas dari jeratan kalangan kelas atas. Kasta di dalam masyarakat masih terbentuk walau tak diwarnai secara kontras. Namun air tenang biasanya lebih menghanyutkan. Lilitan kapitalisme dan pasar modal yang dikuasai kaum elit semakin menjerat rakyat jelata.

Peran pengambil kebijakan sejauh ini belum berpihak kepada rakyat kecil. Kalangan menengah ke bawah hanya menjadi olokan ketika kampanye untuk menarik minat konstituen. Selebihnya, berbagai kesengsaraan akan mereka rasakan kemudian hari. Kemelaratan yang dilakukan oleh pilihan "hati" mereka.

Kecenderungan terhadap harta sukses membuat pejabat terlena. Tak perduli aral yang harus mereka tempuh. Demi kepuasan, "main belakang" pun rela mereka lakukan. Bagi mereka, politik adalah ajang pemuas nafsu. Tak akan puas walaupun sudah menghamburkan energi yang tak terkira. Semakin mereka berdusta terasa semakin mencapai klimaks. Mereka seenaknya saja tertawa di tengah himpitan lapar orang miskin yang mengharap iba.

Etika Politik

Etika menjadi bagian penting dari perjalanan politik. Tak salah jika filosuf menjadikan etika sebagai salah satu objek kajian terpenting dalam filsafat. Tapi tampaknya, dalam perjalanan politik keseharian kita, politikus seolah terjebak dalam doktrin kaum sophies yang diliput serba kebingungan dalam mencapai sebuah pengetahuan. Politikus bingung memberikan standar etika, terus mencoba mencarinya akan tetapi berujung kepada kebingungan pula. Tak heran jika daam politik sering ada yang berujar, "tak ada kawan abadi, yang abadi hanya kepentingan."

Pameo ini sangat mempengaruhi gejala politik yang berlansung. Upaya saling telikung menjadi salah satu tontonan politik paling menggelikan yang dipentaskan oleh elit-elit politik. Padahal dalam situasi yang sama, mereka sedang diberi amanah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Miris.

Berbicara etika adalah berbicara hak dan tanggung jawab, mana yang patut dilakukan atau mana yang harus ditinggalkan (Banner: 1968). Etika di dalam Islam bersumber kepada AlQuran dan hadits. Sementara dalam kajian filsafat, etika bersumber kepada pengalaman akal dalam mempelajari kehidupan dan sejarah sosial yang berlaku.

Etika politik atau akhlak dalam berpolitik menjadi kata kunci keberhasilan sebuah alur politik yang bersih dan sesuai dengan ideologi Islam. Kasus yang menimpa salah satu kader PKS di DPR, Arifinto yang tertangkap sedang membuka video porno ketika sidang paripurna (detiknews, 9/April/2011) menjadi stigma negatif perjuangan politik bersih. Kembali timbul sejenis pesimisme tentang kebaikan moral pejabat publik.

Dr. Abdurrahman Ali Falah mengungkapkan Islam memiliki konsep dua jihad. (1) Jihad di medan peperangan. (2) Jihad nafsu (al-Daulah fi al Islam: 2000). Jihad nafsu adalah upaya melawan ajakan syaitan yang mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah.

Dalam konsep Islam, untuk mencapai tingkat makrifah perlu adanya mujahadah (kesungguhan). Mujahadah ini kemudian yang kita artikan sebagai jihad. Jihad nafsu bukan saja melawan zina sebagaimana gambaran yang melekat di ingatan kita. Melawan perilaku korup juga merupakan jihad nafsu. Jalan menuju makrifah tidak hanya berada di mesjid atau surau. Seorang pemimpin pun bisa mencapai derajat makrifah jika benar benar melakukan mujahadah; dalam mejaga diri dari nafsu dan menelurkan program jitu.

Saat ini hanya pelaku zina yang dicap sangat nista, sementara koruptor bebas berkeliaran. Paradigma ini timbul begitu saja ketika kita mengartikan nafsu hanya sebatas syahwat birahi. Padahal syahwat politik juga sangat berbahaya, bahkan secara langsung merugikan banyak pihak.

Sementara itu merujuk kepada ajaran Islam, Allah memerintahkan kita agar taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Kalau kita menggunakan piramida terbalik, pemimpin yang diperintahkan untuk taat adalah pemimpin yang sudah taat terlebih dahulu kepada Allah dan rasul. Siapa mereka?

Analisis Harian Aceh

Mop, Maop

MOP, MAÔP

Oleh : Zahrul Bawady M. Daud

Mahasiswa Al Azhar Kairo, Alumni Dayah Bustanul Ulum

Pemilu kepala daerah (pemilukada) di Aceh yang belum jelas pelaksanaannya tidak menyurutkan langkah beberapa calon untuk melakukan promosi. Seperti telah kita saksikan bersama, selain pasangan Zaini Abdullah- Muzakkir Manaf (Zaim) yang diusung oleh Partai Aceh; partai yang menguasai mayoritas kursi di DPRA, beberapa tokoh lain pun kerap disebutkan akan maju ke gelanggang pemilu yang rencana awalnya akan dihelat Oktober tahun ini.

Salah satu sebab belum semaraknya perebutan kursi panas menuju Aceh 1 mungkin akibat bola liar keabsahan pasangan independen yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun keputusan itu sudah sah di mata hukum dan memiliki payung yang kuat, DPRA masih saja belum mengetuk palu. Pelak tindakan DPRA ini oleh sebagian pihak terlebih bagi pasangan yang sudah siap-siap mendeklarasikan diri sebagai calon independen, dianggap intrik politik sebagai batu hadangan bagi mereka ikut memanaskan suhu politik di Aceh.

Ancang-ancang menuju kursi gubernur tetap berjalan walaupun bola liar calon independen terus berkembang. Bagi beberapa tokoh, tak maju melalui jalur independer, mereka bisa mendekat ke partai politik tertentu. Toh masih ada beberapa partai lokal plus parta nasional yang belum memutuskan pasangan yang akan maju sebagai bakal calon gubernur Aceh ke depan.

Pada pemilukada ke dua pasca pembentukan partai lokal hasil dari MoU Helsinki, diharapkan akan lahir eksekutif yang benar benar pro kerakyatan. Lima tahun lebih Aceh diberikan hak istimewa, tapi tampaknya pemerintah saat ini belum mampu sepenuhnya menjalankan visi misi ketika masa kampanye. Selain program JKA yang terkesan diblow up, tidak terlalu banyak program lain yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Bahkan dari segi pelaksanaan hukum masih agak jalan di tempat, termasuk kaitannya dengan qanun syariat Islam.

Semoga rakyat tidak terlalu cepat berubah apatis. Sadar bahwa gubernur terpilih tidak akan memenuhi janjinya semasa kampanye, akan melahirkan barisan sakit hati. Barisan ini akan mengurangi nilai demokratis dari sebuah gelanggang pemilu. Tentu kita tidak ingin melihat golongan putih (golput) menang di Aceh. Akan tetapi angka kemenangan itu tidak mustahil, mengingat trauma yang dialami rakyat pasca pemilihan langsung lima tahun lampau.

Dalam pandangan rakyat awam, penyampaian visi-misi semasa kampanye sudah bisa diibaratkan seperti ‘mop.’ Mop dalam kamus percakapan kita sering diberi arti sebagai sebuah gertakan yang digunakan untuk menjatuhkan mental lawan. Mop berfungsi untuk membuat lawan lemah kemudian tunduk pada kemauan orang yang menggertak.

Dalam kesehariannya, orang yang menggunakan mop pada dasarnya tidak memiliki kekuatan dalam arti sesunguhnya. Ia hanya memiliki sedikit kepandaian bersilat lidah dan mencatut sesuatu yang membuat lawan bicaranya takut. Jika kebetulan lawan bicaranya cerdas, maka mop akan berubah menjadi gertak sambal, ujung ujungnya akan tumpul tak berguna.

Bulan april juga identik dengan mop, di sana ada hari yang disebut april mop (Inggris : April fools’ day). Biasanya, bagi mereka yang merayakannya hari ini dianggap tidak tabu untuk berbohong. Namun kebiasaan non muslim ini hanya diperingati setengah hari saja. Mop yang dimaksud di sini jika dikaitkan juga memiliki makna hampir sama dengan mop yang dipakai masyarakat Aceh. Keduanya memiliki persamaaan pada tindakan yang terkesan ‘omong kosong.’

April mop dalam kalangan elit politik atau kandidat eksekutif ternyata tidak cukup setengah hari saja. Kebiasaan ini terus berlanjut pada hari, bulan dan tahun berikutnya. Mop sebagai gaya hidup(life style) terus dikumandangkan, apalagi menjelang pemilu pemilihan kepala daerah.

Keseharian kita akan dipenuhi oleh janji-janji manis calon pemimpin, demi meraih hati masyarakat. Dengan visi-misi program yang melangit, mereka menjatuhkan mental rakyat hingga bertekuk lutut. Pada akhirnya janji janji itu hanya akan menjadi bualan masa kampanye saja.

Selama ini, tipikal pemimpin yang banyak mop masih sukses menjatuhkan hati masyarakat. Entah masyarakat tidak sadar dengan aksen peragaan sempurna dari aktor politik atau bahkan rakyat tidak ambil pusing. Toh siapa saja yang menjadi pemimpin, nasib mereka tidak akan lebih baik.

Jika ditilik dari kacamata sosial, orang yang menggunakan mop untuk menjatuhkan lawan bicara dapat diidentifkasi telah kehilangan idealisme. Jangankan berbicara profesionalisme atau etos kerja, mereka sebenarnya sudah tidak mengenal jiti diri. Kehidupan orang seperti ini biasanya hanya diselimuti oleh ambisi berdasarkan motivasi tertentu.

Mop tidak hanya bisa meruntuhkan mental rakyat jelata tanpa pendidikan dasar. Hari ini, suasana politik di Aceh membuktikan bahwa kalangan intelektual pun takluk di bawah mop penguasa. Dengan menunkangi jabatan politik tertentu, pemimpin model ini bisa menekan beberapa intelektual picisan untuk melakukan pembenaran atas tindakannya. Sumpah setia pada jabatan menjadi ‘sumpah serapah.’ Pada akhirnya mereka hanya akan menjadi sampah masyarakat.

Fungsi kepemimpinan untuk memberikan solusi atas segala permasalahan akhir akhir ini malah menjadi sumber masalah. Jika dikaitkan lebih jauh, mop akan berubah menjadi maôp. Analogi sederhananya adalah, orang yang mengumbar mop biasanya akan ditakuti, bukan disegani. Walaupun di depan takut, tetapi di belakang mereka akan tetap berkata buruk dan kesal. Pemimpin seperti ini menjelma menjadi maôp yang dalam kamus masyarakat Aceh dimaknai sebagai makhlus halus yang berperawakan sangar.

Maôp biasanya diucapkan untuk menakutkan anak-anak kecil, biasanya untuk menakutkan mereka ketika senja agar masuk ke dalam rumah atau menghentikan tangis mereka yang tak kunjung reda. Lantas apakah pemimpin kita menganggap rakyat sebagai anak kecil yang bisa dibohongi dengan halusinasi saja, atau mereka menganggap masyarakatnya terlalu banyak meminta dan merengek sehingga mereka hanya mengejutkan kita dengan program-program yang penuh mimpi. Dilema.

Walaupun dibalut rasa pesimis, penulis rasa kita masih pantas mengharapkan pemimpin yang membela kepentingan rakyat, pemimpin yang tidak hanya banyak mop sehingga kita memanggilnya maôp. Mereka lahir dari nurani rakyat dan memperjuangkan hak rakyat. Dan semoga mereka akan lahir dari pemilukada akhir tahun nanti.

Nabi kita memberi janji bagi pemimpin yang berlaku adil, mereka akan memperoleh perlindungan di hari orang lain tidak memperoleh perlindungan (akhirat). Bagi pemimpin yang terbiasa memanfaatkan jabatan untuk menipu dan menjatuhkan wibawa rakyat, tentu tidak perlu pengerahan kekuatan rayat (people power) untuk menjatuhkan kekuasaan. Karena dalam kamus demokrasi, kekuasaan terbesar ada di tangan rakyat.

Sumber, Analisis Harian Aceh, 08 April 2011