Bisnis Politik

Bisnis Politik

Written by Zahrul Bawady M. Daud

"Kesalahan yang dilakukan seorang pemimpin akan mengorbankan seluruh rakyat." (Muhammad 'Imarah)

Kalimat di atas adalah ungkapan menarik dari Muhammad Imarah dalam bukunya Man al Ladzy Yughayyibu al Munkar wa Kaifa. Imarah memberi analogi, kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter membuat sengsara seorang pasien, sedangkan kesalahan seorang pemimpin akan mengorbankan seluruh rakyat, bahkan eksistensi dari suatu bangsa pun akan punah akibat ulah pemimpin "nakal".

Fakta ini merupakan kesimpulan dari sifat kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat. Illegal loging, proyek fiktif, korupsi adalah contoh dimana seorang pejabat bisa menghancurkan kehidupan rakyat secara estafet dan menyeluruh. Kecurangan ini sudah berlaku turun temurun, walaupun orde lama telah berganti reformasi.

Perilaku menyimpang yang menjamur di tengah proses birokrasi kita adalah gambaran nyata bagaimana sebuah politik belum bisa dimaknai sebagai sarana perbaikan taraf sosial. Elit politik malah menciptakan "penyakit sosial menular" baru yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Naas.

Saat ini, kepemimpinan diperbincangkan secara tidak proporsional. Memimpin hanya dikaitkan untuk meraih keuntungan dan kekuasaan. Pandangan ini akan membentuk sebuah paradigma lain di dalam kehidupan bermasyarakat, seorang pemimpin berusaha mengeruk keuntungan dari jabatannya. Dalam konteks terakhir inilah timbul apatisme politik pada masyarakat.

Jabatan hanya sebagai "sudut tendang" untuk menentukan kebijakan harta. Politik dijadikan alat berbisnis. Dengan menempatkan diri sebagai produsen yang menyediakan jasa/barang, ia berusaha memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya. Apalagi monopoli bisnis seperti ini akan membuat masyarakat begitu tergantung. Tak heran jika idealisme pun terengut. Pasalnya tidak ada jalan keluar lain menuju sehatnya "pasar politik"

Pilkada tinggal menunggu waktu, menurut rencana akan dihelat Oktober akhir tahun ini. Beberapa wajah sudah mulai pasang muka. Setidaknya dalam kamus bisnis, iklan berfungsi membuat sebuah produk lebih familiar, hal ini akan semakin menarik minat konsumen untuk "membelinya" di TPS nanti.

Masa kampanye saat ini hanya dipandang sebagai waktu menarik minat massa. Diskon dijajakan di berbagai panggung kampanye. Masyarakat benar benar dibuat tertarik. Bagaimana tidak, belum membeli saja mereka telah ditawari dengan "bonus" uang, baju kaus atau selembar kain sarung. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang taraf pendidikannya agak kurang, fenomena ini bisa jadi sangat ampuh untuk membuktikan bahwa sang "dermawan" layak dipilih dan berpihak kepada rakyat.

Tim sukes (timses) yang turut memperjuangkan kandidat pun tak kalah akal. Belum pasti seseorang mengajukan diri secara resmi saja sudah ada yang bersiap mengumpulkan KTP yang tiba tiba menjadi mahal dan berharga. Pesona-pesona jual tampang demi sedikit serpihan dari sebuah jabatan yang akan diraih.

Tidak kepalang tanggung, tim sukses ini disokong oleh kekutan pasar ekonomi yang tangguh. Sehingga sebaik apapun model kampanye yang diinginkan, fasilitas akan tersedia dengan mudah. Kans yang besar untuk memenangi pemilu, membuat donator lebih tertarik. Mereka tentu tidak mau menghamburkan uang begitu saja.

Detik terakhir yang menjadi kunci kesuksesan adalah ligatnya kandidat dalam membentuk politik pencitraan. Keberhasilan seseorang dalam menarik minat konstituen sangat berpengaruh daripada pandangan masyarakat terhadap orang tersebut. Ibarat membeli sebuah barang, masyarakat tentu tidak ingin membeli "jeruk" yang sudah busuk. Serapat apapun, mereka harus dapat menutup borok dagangannya, walaupun hanya sebatas tampilan saja.

Jika merujuk kepada Joseph Rost (1999), perilaku di atas sudah membangun sebuah landasan modal sosial kepemimpinan dengan kualifikasi kolaboratif, sesuai orientasi publik dan fokus pada pelanggang/pemilih. Akan tetapi modal seperti ini nyatanya harus disisipi dengan landasan moral yang menjadi gagasan utama keberlangsungan pemerintahan nanti, selain faktor kesempatan dan keberuntungan yang diperoleh melalui satu entitas sosial sebagaimana dikutip Pierre Bourdieu (1970).

Dalam konteks kebangsaan, kepemimpinan harus memiliki karakteristik kualitas dan ideologi. Kualitas diperlukan untuk menjamin seorang pemimpin benar benar layak untuk berlaku profesional dan proporsional. Sedangkan ideologi berfungsi untuk membawa arah kebijakan sesuai dengan konsensus dan menjamin politik yang sehat serta idealis.

Pemimpin adalah gambaran living ideology yang berkembang dalam tatanan kemasyarakatan. Hal ini amat penting mengingat pemimpin akan mengarahkan langkah berpikir (state of mind) sebuah komunitas. Sangat tidak logis jika kemudian hari seorang pemimpin justru hanya mengaca diri sendiri tanpa memandang keturpurukan masyarakat.

Sampai di sini, dalam hemat saya masih tertancap kuat bahwa ideologi kepemimpinan berasaskan Islam masih sangat ampuh untuk dijadikan tauladan. Jika kita mau menyibak sejarah kepemimpinan Islam yang islami, merujuk kepada prinsip kenabian. Maka politik Islam sangat layak untuk diterapkan.

Islam tidak hanya dipandang sebagai gerakan agama saja. Tetapi Islam adalah ajaran yang syamil (melingkupi), termasuk sisi politik. V. Fitzgerald dalam The Mohammaden Way dengan jujur mengatakan bahwa Islam tak hanya semata a religion, namun ia juga merupakan a political system. Di dalam kamus Islam, politik tanpa ideologi agama adalah terjangan ombak yang tak menentu arah. Islam telah merumuskan bangun masyarakat kokoh lazimnya kehidupan masyarakat madani.

Akan tetapi, oleh beberapa kalangan Islam yang menyebut dirinya modernis saat ini, peran agama dalam politik justru dikucilkan. Adanya pandangan untuk memisahkan agama dan politik adalah tanda-tanda takut akan kebangkitan Islam kembali. Mereka sangat resah jika Islam disimbolkan dalam politik, karena dikhwatirkan akan melahirkan kebijakan pro- Islam yang tidak sesuai dengan ideologi Barat.

Ancaman ini dasarnya sudah diwanti wanti oleh Samuel P. Huntington dalam Who Are We. Adian Husaini menyebut buku ini sebagai upaya victimisasi Islam. Disamping The Clash Civilization, buku ini terus terusan menggambarkan Islam sebagai suatu kekuatan yang akan meruntuhkan Barat sehingga harus diwaspadai, termasuk destibilasi terhadap kehidupan muslim dan lingkungannya –termasuk iklim perpolitikan.-

Banyaknya kontestan yang merasa mampu menduduki kursi pertama di Aceh bisa saja menjadi bukti bahwa kita memiliki sumber daya manusia berkompenten yang tidak sedikit. Namun amat disayangkan jika nantinya mereka justru "impoten" dengan kebijakan yang tidak populis.

Fakta ini menurut hemat penulis timbul akibat tujuan dasar memimpin bukan untuk kepentingan rakyat. Tetapi hanya untuk mengeruk keuntungan, terlebih sudah banyak modal yang keluar ketika masa kampanye, belum lagi politik balas jasa yang harus dilakukan untuk "dermawan" semasa kampanye. Tak ubahnya bisnis politik ini akan mengantarkan kepada tindak main hakim sendiri dalam satuan sistem kontrol sosial yang sering termarginalkan.

Kisah Ali bin Abi Thalib dengan seorang pemimpin Mesir barangkali bisa menjadi renungan, "Malik, jangan kamu lupa jika kamu adalah penguasa atas mereka (rakyat Mesir), maka aku adalah penguasa atasmu dan Allah adalah penguasa tertinggi atas khalifah. Semoga.

Alumni Dayah Bustanul Ulum Langsa, Mahasiswa Al Azhar, Kairo

Sumber : Aceh Institute http://www.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=466%3Abisnis-politik&catid=73%3Apolitik-hukum-ham-resolusi-konflik&Itemid=124