Politik Fantasi
Oleh : Zahrul Bawady M. Daud
Anggota Studi Informasi Alam Islami (SINAI) Mesir, Alumni Madrasah Ulumul Quran Langsa
Tahun 2011 menjadi ajang semarak bagi elit politik Aceh. Pembahasan tentang siapa yang akan menduduki jabatan tertinggi di Aceh kembali hangat dibicarakan. Tidak hanya itu, beberapa kontestan yang bersiap maju ke gelanggang pemilu pun sudah mulai menjaring konstituen, setidaknya secara pasif. Walaupun pemilu masih terbilang lama, ini bukan waktu yang lambat untuk mulai bergerak.
Pemilu menjadi ajang dramatisasi bagi kandidat yang akan berlaga. Ibarat menonton sebuah film, penonton akan dibawa ke arah wishfull thingking. Dalam tahapan ini, penonton seolah berada di alam sadarnya. Benar benar merasakan klimaks sebagaimana ditampilka di layar kaca. Tapi nyatanya, ketika kita menekan tombol off. Semuanya akan lenyap. Tinggallah kenangan.
Saat ini, ajang yang diasumsikan sebagai pesta demokrasi juga tak terlalu jauh dari dunia perfilman. Maka tidak heran muncul kalangan yang lebih memilih bersikap apatis. Mereka sudah bosan dengan dramtitasi kehidupan ala politikus. Agak berbeda dengan animo masyarakat terhadap selebritis, mereka hanya mengharap bisa mengikuti lifestyle mereka. Sementara bagi “artis” politik, masyarakat justru menggantungkan harapan pada mereka.
Dalam tahapan ini, demokrasi sebagai pesta untuk rakyat hanya klise belaka. Kicauan demi kesejahteraan rakyat, karena amanah rakyat, demi perbaikan taraf hidup sosial masyarakat hanyalah angin lalu. Toh dalam masa 5 tahun menjabat sebagai wakil rakyat, mereka akan beralasan waktu itu sangat singkat, susah untuk menjalankan program besar. Ujung ujungnya mencalonkan diri untuk 5 tahun ke depan. Miris.
Teori Sokrates (399 S.M) benar-benar diuji, dalam khazanah filsafat politiknya, Sokrates mengemukakan bahwa penguasa harus mengetahui erate (kebijakan dan kebajikan) politik. Ia harus bisa memakmurkan warga negara dan mengayomi mereka sebaik-baiknya. Lantas kita bertanya. Apakah pendapat seorang filosof ini sudah terlalu kuno sejalan dengan masa hidupnya. Sehingga nilai luhur dari pemikirannya tidak lagi menjadi pedoman kita.
Kenyataan politik hari ini justru lebih dekat pada permainan catur, dimana penguasa diibaratkan raja. Prinsip king makers akan mengakibatkan rakyat hanya dijadikan tameng (pion) untuk melindungi raja. Di sanalah akan muncul kuda atau menteri yang dijadikan “kacung” untuk melindungi posisi raja. Mereka berharap selepas menang melawasan pasukan hitam, bisa memperoleh gelar tambahan. Paling tidak bisa remis untuk saling berbagi jabatan. Sementara pion hanya barisan pengumpan untuk menipu gerak bayangan pasukan inti.
Kenyataan seperti ini lahir dari kalahnya mental pemilih (rakyat). Banyak faktor yang bisa kita jadikan sebagai pijakan kekalahan rakyat dalam pemilu. Meminjam pemikiran Thomas Kuhn (1962), pembentukan paradigma yang dalam structur of scientific revolution yang menjadi landasan bepikir telah diracuni oleh kebohongan pemain “sirkus” politik. Pemilih tidak lagi cerdas, tapi malah cadas. Logika pemilu pun semakin jauh demi kepentingan rakyat. Kecenderungan pemilih lebih berdasarkan kepada fantasi yang diarahkan oleh pakar tertentu. Maka tak heran, banyak pakar media dan psikolog dilibatkan menjadi tim sukses. Karena semakin baik fantasi yang diciptakan, semakin banyak suara yang akan diraih.
Saat ini, mungkin kita harus sudah melupakan kisah Umar atau Thariq bin Ziyad. Tidak mungkin ada orang miskin yang diangkat menjadi pemimpin. Mustahil. Intrik politik khusus dibentuk untuk kalangan ber’uang.’Mungkin ini kemustahilan dalam demokrasi buatan Yunani. tapi apakah sama mustahilnya untuk mengangkat seorang pemimpin terpercaya?
Terbukti, pemimpin hasil pilkada pertama di Aceh pasca damai belum bisa berbuat jauh. Entah terlalu banyak pekerjaan rumah, atau malah lupa skala prioritas. Klausul MoU Helsinki beserta qanun-qanun penting malah masih tersendat.
Masalah reintegrasi, pembebasan napol dan kekerasan semasa konflik masih terlantar, belum lagi jika membicarakan peningkatan taraf hidup masyarakat; jauh panggang dari api. Janji semasa kampanye lenyap begitu saja. Mungkin alasan yang paling tepat adalah Aceh masih dalam masa transisi.
Jika politik ditafsirkan sebagai kekuasaan dan uang adalah pangkalnya, jangan heran jika naluri politik semakin membangkitka syahwat orang yang gila harta dan kekuasaan. Politik seperti ini hanya melahirkan rayuan gombal demi mengejar target pribadi, tidak sama sekali untuk kepentingan rakyat. Bagaimana tidak, belum memperoleh jabatan saja mereka sudah dililit hutang berlipat.
Fungsi trias politika yang mulanya dimaksudkan agar peran kebijakan pemerintah tidak tumpang tindih justru semakin berbelit. Legeslatif dan yudikatif cenderung dijalankan oleh satu kekuatan besar di balik eksekutif. Fungsi check and balances (koreksi dan mengimbangi) antara ketiga lembaga tersebut justru terlihat timpang.
Alasan John Locke (1632-1704) yang melatar belakangi lahirnya trias politika yang kemudian disempurnakan oleh Montesquieu (1689-1755) hilang tak jelas juntrungnya. Jika pada masa itu Raja melakukan penggelempengan dan akuisi terhadap pemilik modal sah secara sewenang-wenang, kini pemerintah malah melindungi kepimilikan harta melalui jalur ilegal, semisal suap dan korupsi yang semakin subur. Model berbeda namun memiliki kerentanan yang sama. Bahkan dalam model pemerintah hari ini, rakyat kecil semakin terjepit di tengah hegemoni kasta atas dari kehidupan berbangsa.
Keutuhan trias politika semakin terancam dengan keberadaan neo-monarki abosolut yang ditampilkan para penguasa. Mungkin terkena syndrom narsisme politik yang membuat seseorang merasa ditekan untuk terus berkuasa penuh. Akhirnya mereka mendramatisir isu-isu dalam balutan politik kemunafikan. Bayangkan saja, kegiatan amal hanya meriah menjelang pemilu dan ketika akan turun jabatan. Naif.
Konsep trust dan legitimated (kepercayaan dan legitemasi) dari rakyat kepada pemerintah merupakan kunci keberhasilan sebuah aktivitas politik. Hal ini telah dibuktikan oleh Tunisia beberapa pekan lalu. Terjadinya gejolak dari tangah rakyat merupakan luapan emosi yang sudah lama terpendam, akibat hak hak mereka dicabut dan merebaknya krisis ekenomi. Bukan mustahil peristiwa ini akan merembes ke berbagai wilayah lain.
Hal ini sudah menjadi kewajaran. Karena asas dari sistem politik merupakan subsistem kehidupan sosial. Maka perspektif dan sudut pandang dalam menjalankan roda kepemerintahan seharusnya berawal dari pandangan sosial (kehendak masyarakat), dengan mempertimbangkan segala kemasalahatan mereka.
Sudah saatnya kita belajar etika politik dengan sebenarnya. Kembalikan kekuasaan kepada hasrat dan kemauan rakyat. Dalam arti lain, civil society harus bisa benar benar diterapkan. Tujuan bernegara adalah untuk memakmurkan rakyat. Bukan menebalkan dompet pribadi. Kepemimpinan bukanlah bisnis yang semata berbicara untung rugi. Sekaranglah waktunya kita membuktikan bahwa prinsip dan etika politik bukan hanya fantasi "bualan" semasa kampanye saja. Buktikan dalam langkah kongkrit pengambil kebijakan. Semoga.
0 komentar:
Poskan Komentar